Biaya Haji Disepakati Rata-rata Rp90 Juta, Menag Ingatkan Keberlangsungan Nilai Manfaat

Jakarta (PHU) - Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. 

Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67

Kesepakatan ini diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH 1444 H/2023 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usulan biaya haji pemerintah. Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

“Hari ini kita telah menyepakati biaya haji reguler. Rata-rata jemaah akan membayar Rp49,8 juta rupiah dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp8,090 triliun. Kesepakatan ini sebagai hasil pembahasan atas skema usulan pemerintah dengan jemaah membayar Rp69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp5,9 triliun,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

“Disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar. Sehingga, dana nilai manfaat yang dibutuhkan mencapai Rp8,9 triliun,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, usulan awal pemerintah berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. Karenanya, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu hanya berkisar 30%. Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan, muncul sejumlah alternatif pemikiran yang perlu dielaborasi dan didiskusikan, antara lain efisiensi dalam pengelolaan BPIH serta peningkatan Bipih secara gradual untuk mencapai konsep istitha’ah.

“Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Komitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji ini semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang,” tegasnya.

“Saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa prosentase Bipih lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal. Saya kira ini menjadi momentum kita untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional,” lanjutnya.

Menag bersyukur, setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati. Misalnya, nilai kurs Dollar dan Riyal disepakati ada penurunan. Usulan DPR untuk mengurangi layanan katering jemaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan juga disepakati. Dalam rapat Panja juga disepakati besaran living cost di angka 750 riyal.

“Dari proses diskusi dan pembahasan itu, jemaah tahun ini akan membayar biaya haji rata-rata Rp49,8 juta. Untuk yang jemaah lunas tunda tahun 2020 tidak usah menambah biaya pelunasan,” sebutnya.

“Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,” sambungnya.

Terkait penggunaan nilai manfaat, Menag mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun mendatang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih 5 juta jemaah haji yang masih mengantri bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya.

“Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Ada antrean lebih 5 juta jemaah yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka,” pesannya.

Saat ini, kata Menag, kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya Rp7,1 triliun. Beruntung BPKH punya saldo Rp15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya Masyair dan kekurangan lainya hingga hampir Rp2 triliun. Tahun ini, saldo yang ada juga akan terambil hampir Rp2 triliun.

“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit Rp2 triliun per tahun ini terus berjalan, saldo BPKH bisa habis dalam lima tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadilan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab, anggaran nilai manfaat juga hak jutaan jemaah yang masih antre,” tegasnya.

Di banding tahun sebelumnya, proses pembahasan BPIH tahun ini bisa berlangsung lebih awal. Sehingga baik Kemenag maupun Komisi VIII DPR memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah atas usulan biaya yang disampaikan.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR-RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Penulis

Rilis Kemenag

Editor

Ranita Erlanti Harahap

Sumber Artikel,
https://haji.kemenag.go.id/v4/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat

Resmikan PLHUT Mempawah, Kakanwil Kalbar: Kita Targetkan "One Day Service"

Mempawah (PHU) --- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, meresmikan penggunaan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kemenag Mempawah pada Selasa (14/2/2023).

Dalam sambutannya, Muhajirin mengapresiasi hadirnya Gedung PLHUT Mempawah sebagai wujud peningkatan layanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji dan umrah.

“Ini adalah PLHUT kelima yang diresmikan di Kalimantan Barat, oleh karena itu harus kita maksimalkan karena semua proses pendaftaran haji dapat dilaksanakan dalam satu tempat dan satu hari selesai. Kita targetkan One Day Service karena pihak bank, Siskohat dan juga bagian foto berada dalam satu tempat. Jadi masyarakat tidak perlu kemana-mana dalam pengurusan,” ungkapnya.

“Selain itu nantinya penggunaan PLHUT selain melayani kegiatan haji dan umrah reguler juga bisa dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan dan rapat yang dapat digunakan oleh instansi dan lembaga yang berada di Kabupaten Mempawah,” sambung Muhajirin.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan juga menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik penggunaan Gedung PLHUT Mempawah. “Saya sangat menyambut baik peresmian Gedung PLHUT ini, saya juga berharap nantinya PLHUT dapat menjadi pusat informasi haji dan umrah guna mencegah penipuan oleh oknum-oknum travel yang nakal,” harapnya.

Kepala Kemenag Mempawah Hasib Arista mengungkapkan rasa syukurnya atas peresmian penggunaan Gedung PLHUT Kemenag Mempawah. 

“Gedung PLHUT Kemenag Mempawah ini merupakan gedung PLHUT yang kelima, Pontianak, Sambas, Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah, dari 14 Kabupaten/kota se-Kalbar. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Mempawah. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil Kemenag Kalbar dan Kabid PHU Kemenag Kalbar yang memberikan kepercayaan serta dukungan untuk pembangunan Gedung PLHUT di Kabupaten Mempawah ini,” ujar Hasib Arista.

Gedung PLHUT Kankemenag Mempawah telah dilengkapi front desk receptionist, ruang dokumen, ruang pengelolaan data digital, ruang rapat, ruang pimpinan, ruang laktasi, serta kamar mandi termasuk bagi penyandang dissabilitas. Dengan keberadaan Gedung PLHUT ini diharapkan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan nyaman, serta penggunaan ruang aula maupun ruang lainnya dapat berkontribusi kepada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan pelayanan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah.

Turut hadir, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Darohman beserta jajaran, Kepala Kemenag Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, pimpinan Forkopimda Kabupaten Mempawah, Kepala KUA dan seluruh ASN Kemenag Mempawah.

Penulis

Humas Kemenag Mempawah

Editor

Mustarini Bella Vitiara

Sumber Artikel
https://haji.kemenag.go.id/v4/resmikan-plhut-mempawah-kakanwil-kalbar-kita-targetkan-one-day-service

Wujudkan Pelayanan Prima, PHU Kemenag Bantul Gelar "Dapor Saji"

Bantul (PHU) – Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul (Kankemenag Bantul) melakukan pendampingan pembuatan paspor untuk jemaah haji Kabupaten Bantul yang diperkirakan akan berangkat tahun ini (1444H/2023M). Pendampingan ini berlangsung selama tujuh hari kerja, mulai tanggal 6 s.d. 14 Februari 2023 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Pendampingan ini sebagai realisasi dari salah satu inovasi pelayanan haji di Seksi PHU Kankemenag Bantul, yaitu Dapor Saji. Dapor Saji merupakan akronim dari Pendampingan Pembuatan Paspor Haji. Inovasi ini dapat terlaksana atas kerja sama antara Seksi PHU Kankemenag Bantul dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Seksi PHU Kankemenag Bantul melakukan pendampingan kepada jemaah untuk pengurusan paspor haji ke Kantor Imigrasi. Program ini sangat membantu dan memudahkan jemaah dalam proses pembuatan, perpanjangan, atau pun perubahan data paspor haji. Petugas akan mendampingi hingga pengurusan paspor haji selesai.

Sebelumnya persyaratan pembuatan paspor para jemaah sudah dikumpulkan secara kolektif di Kankemenag Bantul maupun melalui KUA. Jadi dalam pendampingan ini, jemaah haji langsung datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk tahap perekaman foto paspor.

Pelayanan perekaman foto ini dilakukan di luar jam operasional Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, mulai pukul 16.00 sampai kurang lebih menjelang waktu Maghrib. Dapor Saji yang dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja ini mendampingi sebanyak 333 jemaah, dengan pelayanan 50 jemaah per harinya.

Penulis

Humas Kemenag Bantul

Editor

Mustarini Bella Vitiara

Sumber Artikel,
https://haji.kemenag.go.id/v4/wujudkan-pelayanan-prima-phu-kemenag-bantul-gelar-dapor-saji

Kemenag Gelar Rakor dan Simulasi Layanan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji di Asrama Haji Indramayu dan Bandara Kertajati

Indramayu (PHU)--Kementerian Agama bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Otoritas Bandara, Angkasa Pura serta Perwakilan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melakukan rapat koordinasi dan simulasi layanan untuk keberangkatan dan kepulangan jemaah haji yang nantinya akan mempergunakan Asrama Haji Indramayu dan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan simulasi ini dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1444H/2023M, khususnya penyiapan Bandara Kertajati sebagai Embarkasi Haji. Selain itu GACA dalam waktu dekat juga akan melakukan kunjungan ke Bandara Kertajati dan Asrama Haji untuk memastikan kesiapannya.
__

"Sesuai dengan komitmen bersama semua pihak, kita perlu melaksanakan rapat koordinasi dan simulasi layanan keberangkatan/kepulangan jemaah haji di Asrama Haji Indramayu ini," kata Saiful di Indramayu. Sabtu (11/2/2023).

Selain itu, kata dia, rapat koordinasi ini juga akan mempersiapkan rencana kunjungan General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi ke Asrama Haji Indramayu dan Bandara Kertajati.

"Direncanakan tanggal 15 (Februari-red) nanti pihak GACA akan berkunjung ke Asrama Haji Indramayu ada ke Bandara Kertajati untuk melihat kesiapan Penyelenggaraan haji tahun ini," terangnya.

"Saya berharap agar rapat persiapan ini benar-benar menjadi evaluasi guna kelancaran pemberangkatan Jemaah. Termasuk memastikan posisi proses custom, immigration, and quarantine (CIQ), agar tidak menyulitkan selama proses pemberangkatan jemaah haji,” imbuhnya.

Sementara Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Barnas Adjidin yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasinya terkait percepatan dan kesiapan Penyelenggaraan haji yang akan dilaksanakan di Asrama Haji Indramayu dan Bandara Kertajati ini, ia pun meminta seluruh instansi terkait untuk mempersiapkan segala layanan serta sarana dan prasarananya.

“Terima kasih mewakili Pemprov Jabar atas percepatan dan kesiapan serta kerja keras dalam kelangsungan pemberangkatan ibadah haji. Dalam hal sisi pelayanan di embarkasi ini harus juga dipersiapkan secara strukturalnya. Jangan lupa sebelum itu seluruh sarana harus di cek kembali,” ungkap Barnas.
__

Pelayanan dan kesiapan pemberangkatan Ibadah Haji ini juga menjadi perhatian khusus dari Kakanwil Kemenag Jabar Ajam Mustajam. Ia mengungkap sesuai rencana akan ada lebih dari 7.900 jamaah yang diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu. “Jemaah berasal dari Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Subang , Kab. Sumedang, dan Kab. Kuningan”, imbuh Kakanwil.

"Maka dari itu seluruh persiapan pemberangkatan ini harus benar-benar matang. Termasuk hal kecil seperti gelang identitas yang harus sama dengan paspor serta lahan parkir di Asrama Haji Indramayu ini," ujarnya.

Pertemuan ini ditutup dengan peninjauan langsung kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Seluruh pihak terkait langsung melakukan simulasi sederhana untuk melihat rute dan fasilitas kesiapan bandara.

Penulis

Husni Anggoro

Editor

Husni Anggoro

Sumber Artikel
https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/kemenag-gelar-rakor-dan-simulasi-layanan-keberangkatan-dan-kepulangan-jemaah-haji-di-asrama-haji

Pastikan Kesiapan Musim Haji 1444 H, Kemenag Pessel Gelar Rakor Bersama Dinkes dan BPS Bipih

Painan (PHU) -- Untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji musim haji 1444 H/ 2023 M, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan haji di ruang rapat kepala, Kamis (9/2/2023).

Rapat diikuti oleh Kasubbag TU, Yossef Yuda, Kepala Seksi PHU, Betriadi, beserta pelaksana, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, serta Bank Penerima Setoran Haji (BPS), yakni dari BSI, Bank Nagari Painan dan Bank Nagari Tapan.

Rapat koordinasi digelar bertujuan dalam rangka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim haji 1444 H/ 2023 M.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Abrar Munanda dalam sambutannya menjelaskan tentang pentingnya persiapan menjelang musim haji tahun 1444 H, hal ini tentunya terkait dengan peran dari berbagai pihak yang akan bersentuhan langsung dengan pelayanan para jemaah haji.

"Ini adalah bentuk dari kerja sama kita dalam rangka membahas langkah-langkah strategis apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi musim haji tahun ini," ujarnya.

Abrar Munanda mengatakan pada tahun 2023 jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan kuota sebanyak 131 orang. Dari jumlah tersebut diantaranya merupakan lansia sehingga perlu penanganan lebih khusus.

"Ada sekitar 70 persen jemaah haji kategori lansia. Lansia ini berusia di atas 65 tahun," kata Abrar.

Abrar Munanda mengharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik karena sangat diperlukan pemeriksaan yang intens terhadap kesehatan bagi jamaah tersebut, terutama bagi jemaah yang lansia.

Pada kesempatan itu Abrar Munanda juga menyampaikan kebijakan terhadap pembinaan jemaah haji, seperti pelaksanaan manasik yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Seksi PHU atau dari Program Jendela Hati yang merupakan Inovasi Pelayanan Publik yang dilaunching oleh Kemenag Pessel terkait dengan penyelenggaraan haji.

Abrar berharap kepada segenap jajaran yang terkait agar siap dan sigap, mulai dari pendaftaran dan pelunasan para jemaah di bank, juga terkait dengan kesehatan jemaah, hingga pelaksanaan musim haji 1444 H dapat berjalan dengan baik dan lancar, mulai dari persiapan keberangkatan sampai pemulangan jemaah nantinya.

Sementara itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Al Laily Fitri, didampingi Ira Nuraida, Petugas Haji Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan, bahwa pihaknya telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan jemaah tahap satu sesuai dengan wilayah kerja masing-masing puskesmas di setiap kecamatan.

Laily lalu mengimbau agar semua jamaah segera memeriksakan kesehatan, karena dikhawatirkan kalau ada jamaah menderita penyakit kronis 

"Kita mengimbau kepada seluruh jamaah untuk segera memeriksakan kesehatannya, karena dikhawatirkan nanti jika ada jamaah yang menderita penyakit kronis. Dan jika itu memang ada maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap kedua di rumah sakit," ujarnya.

Selain itu juga diminta kepada para jamaah, agar segera melakukan vaksin booster ketiga.

Kemudian dari pihak Bank Penerima Setoran pada intinya siap mendukung semua program pembinaan jemaah yang dilakukan oleh Kemenag Pessel melalui program Jendela hati.

 

"Kami siap bersinergi dalam mensukseskan program haji baik dalam bentuk dukungan bimbingan manasik setiap wilayah kerja mereka masing-masing dan juga mendukung melalui program aplikasi Siti Haji yang dikembangkan oleh Kemenag Pessel," ujar Kepala BSI Cabang Painan, Hendar Prasetyo. (zn)

Penulis

Kemenag Pessel

Editor

Husni Anggoro

Sumber Atikel,
https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/pastikan-kesiapan-musim-haji-1444-h-kemenag-pessel-gelar-rakor-bersama-dinkes-dan-bps-bipih

Tingkatkan Layanan Publik, Ditjen PHU Rencanakan Ruang Konsultasi dan Advokasi Haji

Jakarta (PHU) --- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) berencana akan menghadirkan Ruang Konsultasi dan Advokasi Haji, atau RUKOSIJI. Ruang ini nantinya difungsikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini disampaikan langsung Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Advokasi Haji pada Ditjen PHU, Haryanto, di Jakarta pada Jum’at (10/2/2023). 

“RUKOSIJI, atau Ruang Konsultasi dan Advokasi Haji, dilatarbelakangi oleh tugas utama kita yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada jemaah haji. Adanya harapan dari para jemaah terhadap kemampuan penyelenggara dalam melayani juga menjadi salah satu latar belakang untuk dihadirkannya RUKOSIJI ini,” ungkap Haryanto. 

Ia menyebutkan hadirnya ruang konsultasi sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik juga dapat menjadi sarana bagi jemaah haji untuk ikut terlibat di dalamnya.  

“Pelibatan jemaah haji dalam pelayanan publik juga penting. Harapannya, ruang yang kita hadirkan nanti dapat menjawab isu-isu publik yang berkembang di masyarakat terkait haji. Di dalamnya juga akan kita tugaskan tim untuk menjawab permasalahan dan menyampaikannya secara bijak dan transparan,” pungkas Haryanto. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menyampaikan dukungannya terkait rencana hadirnya RUKOSIJI ini. 

“Kita harus membuat ruang dimana orang-orang bisa menyampaikan aspirasi serta melakukan konsultasi dan advokasi haji. Oleh karena itu, ide RUKOSIJI ini sangat bagus untuk mengakomodir kebutuhan kita akan ruang tersebut,” ujar Arsad. 

Ia kemudian menyampaikan kedepannya ruang konsultasi dan advokasi ini diharapkan tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, namun juga secara daring. 

“Jadi tidak hanya dalam bentuk ruang fisik, tapi juga bisa di ‘ruang maya’ dalam bentuk saluran siaga atau hotline. Dengan ini orang bisa masuk kapan saja. Karena mau ada isu atau tidak, ruang konsultasi ini harus tetap selalu ada,” tandas Arsad. 

Untuk itu, ia menilai ruang konsultasi dan advokasi haji ini harus direncanakan secara matang, mulai dari identifikasi kebutuhan, tahapan mekanisme kerja, penugasan tim, pengelolaan kinerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Penulis

Mustarini Bella Vitiara

Editor

Husni Anggoro

Sumber Artikel,
https://haji.kemenag.go.id/v4/tingkatkan-layanan-publik-ditjen-phu-rencanakan-ruang-konsultasi-dan-advokasi-haji

Kemenag Ingatkan Komitmen Pelayanan Petugas Haji

 

Jakarta (Kemenag) - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama akan segera menggelar seleksi Petugas Haji Daerah (PHD). Dirjen PHU Hilman Latief mengingatkan pentingnya komitmen pelayanan petugas dalam melayani jemaah haji. 

Hilman Latief mengapresiasi daerah yang telah memilih PHD yang memiliki semangat yang tinggi dalam melayani dan bukan untuk dilayani. “Kepala Biro Kesra telah membawa semangat memilah dan memilih calon PHD yang memiliki semangat melayani jemaah, bukan dilayani, karena tugasnya melayani tamu Allah namun saat di Tanah Suci kebalik malah dilayani. Kami minta komitmen itu,” kata Hilman dalam Sinkronisasi dan Rapat Teknis Admin Seleksi Calon Petugas Haji Daerah di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Hilman mengatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukan di era normal adalah memperbaiki model seleksi perekrutan calon petugas haji. Terobosan ini penting mengingat tugas mereka tidak mudah.

Pada musim haji tahun 1444H/2023M, ada sekitar 64 ribu jemaah haji lanjut usia (lansia) yang harus difasilitasi dan dilayani. “Berdasarkan data yang kami miliki bahwa tahun ini ada kurang lebih 62ribu jemaah lanjut usia (lansia) yang harus kita fasilitas dan kita layani. Oleh karena itu kami mempersiapkan berbagai hal terkait mitigasi layanan lansia dengan standar, aspek kesehatan maupun layanan umumnya,” terang Hilman.

Petugas haji, sambung Hilman, akan diberikan wawasan khusus dalam menangani jemaah lansia. Tahun ini Kemenag memiliki tagline Haji Ramah Lansia.

“Petugas harus mempunyai semangat dan antusiasme yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan orang tua dengan menggunakan bahasa yang baik, dan memuliakannya atau ramah lansia," sebutnya. 

“Tantangan ke depan adalah pelayanan lansia yang penuh dengan antusiasme, tenaga full, energic serta bisa berbicara dengan orangtua menggunakan bahasa yang baik," sambungnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Bina Haji Arsad Hidayat serta Kepala Sub Direktorat Bina Petugas Muhammad Khanif, 34 Kepala Biro Kesra Sektetaris Daerah, para Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia.

Penulis

Ranita Erlanti Harahap

Editor

Husni Anggoro

Sumber Artikel
https://haji.kemenag.go.id/v4/seleksi-phd-kemenag-ingatkan-komitmen-pelayanan-petugas-haji